Indonesia belum punya cetak biru pendidikan abad 21

Indonesia belum punya cetak biru pendidikan abad 21
http://m.antaranews.com/…/indonesia-belum-punya-cetak-biru-…

Senin, 2 Mei 2016 11:34 WIB

Bogor (ANTARA News) - Indonesia perlu memiliki cetak biru (blueprint) pendidikan untuk menentukan keberlanjutan bangsa dan keunggulan dalam persaingan global abad 21.

"Tidak adanya cetak biru pendidikan Indonesia yang permanen menyebabkan kurang jelasnya peran pendidikan dalam tahapan proses pembangunan bangsa, ketidaksinambungan kebijakan pendidikan negara mulai dari dasar, menengah, hingga tinggi serta keterkaitan dengan seluruh sektor pembangunan," kata
Ketua Senat Akademik IPB yang juga Guru Besar Bidang Kebijakan Ekonomi Kelautan, Prof Tridoyo Kusumastanto di Bogor, Senin. dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional.

Ia mengatakan, kondisi saat ini setiap kali kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh politik. Setiap ada pergantian kabinet mengakibatkan kebijakan pendidikan berubah arah. Bila dicermati, kondisi ini akan berakibat fatal bagi pembangunan bangsa.

"Pendidikan harus memiliki arah jangka panjang, menengah dan pendek yang jelas serta pengembangan peradaban unggul bangsa Indonesia, pengembangan IPTEK, peran dalam pembangunan berkelanjutan untuk menghadapi percaturan global yang kompetitif," katanya.

Beberapa persoalan yang terjadi di tengah masyarakat memerlukan IPTEK yang berasal dari sektor pendidikan, seperti kasus transportasi berbasis online yang menimbulkan keributan, harusnya dapat diselesaikan oleh peneliti yang memiliki basis serta kompetensi.

Persoalan lainnya, administrasi riset yang lebih sulit daripada laporan risetnya, hal ini dirasakan sebagai tindakan yang tidak mempercayai peneliti yang bekerja dengan keterbatasan alat maupun anggaran.

Menurutnya, ketidaksinambungan pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya misalnya bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak akan berdampak positif dan malah menjadi beban karena tenaga kerja tidak siap dengan IPTEK yang berkembang dan arah sektor pembangunan yang tidak cocok dengan tingkat pendidikan.

"Cetak Biru Pendidikan Nasional baiknya memiliki jangka waktu 25 tahun yang diperkuat dengan payung hukum. Adanya payung hukum menjadi dasar kuat, sehingga siapapun presidennya pendidikan Indonesia punya arah yang jelas dan kuat," katanya.

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © ANTARA 201